Fahri Hamzah Tegur Jokowi Soal Menteri Diduga Terlibat Bisnis PCR: Perbaikilah Keadaan Ini, Bapak Presiden

Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah ikut angkat suara terkait dugaan para menteri era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlibat dalam lingkaran bisnis PCR. Di antaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Fahri Hamzah mengatakan kepada Jokowi, para pejabat yang terlibat dalam bisnis PCR telah mengambil untung yang sangat besar dari pandemi Covid-19 di Indonesia.

"Pak @Jokowi yang terhormat, sedang ramai sekali berita, bahwa para pejabat bapak berbisnis di masa pandemi ini. Mereka, sebagaimana layaknya sebuah bisnis, mereka mengambil untung dari pandemi. Besar sekali," kata Fahri Hamzah, dikutip SeputarTangsel.com dari akun Twitter resmi miliknya pada Minggu, 7 November 2021.

"Lalu, muncul pembelaan diri dari para pejabat itu, bahwa bisnis itu mereka lakukan justru dilakukan untuk membantu rakyat dalam pandemi. Mereka beralasan bahwa bisnis mereka dalam rangka mempercepat pelaksanaan keputusan dan kemudian keuntungannya untuk rakyat," sambung Fahri Hamzah.

Menurut Fahri Hamzah, seorang pejabat tidak boleh merangkap menjadi pengusaha. Pasalnya, hal ini akan berakibat fatal, yakni adanya konflik kepentingan.

"Sungguh, kalau kita tidak memakai nalar dan etika bernegara, seolah pikiran para pejabat yg berbisnis di masa pandemi ini benar. Padahal kesalahannya fatal. Pertama dan utama, pejabat adalah regulator, pengusaha adalah operator. Keduanya tidak boleh melekat dlm diri 1 orang," ujarnya.

Mantan Politisi PKS itu mengungkapkan, di dalam peraturan pemerintahan dan berdasarkan etika pejabat negara, seorang pejabat dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilarang merangkap sebagai pengusaha.

Dia pun mempertanyakan sikap Jokowi sebagai pembina birokrasi negara ketika ada menteri-menterinya yang diduga melanggar hal tersebut.

"Kedua, merangkap bisnis dan pejabat negara (terutama PNS) sekaligus dilarang dalam peraturan pemerintah dan juga etika pejabat negara. Presiden adalah pembina birokrasi negara melalui para menteri. Bagaimana jadinya kalau mereka melanggar etika itu?"  tuturnya.

Fahri menilai, pejabat yang merangkap sebagai pengusaha akan berakibat sangat fatal. Selain itu, kesalahan tersebut dapat menjalar ke hal-hal lainnya.

Mantan Wakil Ketua DPR RI itu menjelaskan, para pengusaha di lapangan tahu bahwa biaya ekonomi bukan hanya terdiri dari mark up, suap, dan sogok-menyogok. Tetapi, kini juga wajib melibatkan para pejabat sebagai pemegang saham perusahaan yang memenangkan izin dan pengadaan.

Menurut Fahri, momen seperti sekarang ini merupakan waktu yang tepat bagi Jokowi mengevaluasi para pejabat. Dia mengimbau agar orang nomor satu di Indonesia itu agar tidak percaya bahwa para pejabat yang merangkap jabatan sebagai pengusaha merupakan jawaban dari demokrasi yang lamban.

"Maka, Momen ini sangat baik sekali bapak gunakan untuk mengevaluasi para pejabat yg juga merangkap sebagai pengusaha. Bapak jangan percaya mereka yang menganggap para pejabat-pebisnis ini adalah jawaban bagi birokrasi yang lamban. Seolah mereka pahlawan dan jagoan," tegasnya.

Lebih lanjut, dia meminta agar Presiden Jokowi segera mengambil tindakan tegas kepada para pejabat yang terlibat bisnis PCR di dalam pemerintahannya.

"Karena itu, presiden harus mengembalikan citarasa yang tinggi dalam etika ini. Kita teringat di awal periode pertama presiden @jokowi bersikap keras sekali kepada yang merangkap jabatan. Rasanya di kalangan pejabat, citarasa ini memudar dan karena itu kembali harus ditegakkan," kata Fahri.

"Perbaikilah keadaan ini bapak presiden, kembalikan citarasa menjadi pejabat negara. Kembalilan kepercayaan rakyat kepada pejabat negara. Semoga Allah SWT memberi hidayah dan kemudahan.

Selamat bertindak bapak presiden!" pungkasnya.

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama