Komnas HAM soal Permendikbud: Nadiem Beberapa Kali Kami Ingatkan, Banyak Dialog



Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik turut menanggapi polemik Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi.


Dia mengatakan, Mendikbudristek Nadiem Makarim tidak mengajak Komnas HAM berdiskusi terkait aturan tersebut. Menurut dia, Nadiem sudah beberapa kali diingatkan untuk berdialog terlebih dahulu ketika mengeluarkan kebijakan.


"Mas Nadiem ini beberapa kali kita ingatkan, beberapa kasus, terbukalah kepada publik banyaklah dialog dengan publik. Ini bukan hanya Muhammadiyah yang enggak diajak ngomong, Komnas HAM juga enggak pernah diajak ngomong. Padahal kita yang lebih tahu soal perspektif HAM," kata Taufan dalam diskusi polemik MNC Trijaya bertajuk 'Pro Kontra Permen PPPKS', Sabtu (13/11).


Meski begitu, Taufan mengatakan Komnas HAM mendukung tujuan baik dari Permendikbud 30. Namun setelah muncul polemik, ia berpandangan lebih baik Nadiem membuka ruang dialog seluas-luasnya kepada seluruh elemen masyarakat.


"Walaupun kita bilang ya sudah oke ini niatnya baik, tapi kan ternyata muncul persoalan itu. Makanya saya katakan keterbukaan untuk mau mengajak dialog semua pihak itu penting menjelaskan bahwa ini sebetulnya Permen dalam rangka mencegah kekerasan," ucapnya.


"Dasarnya ini, standarnya ini kan gitu. Kalau Komnas lihat ini dalam perspektif hukum internasional HAM it's okay bahwa standarnya adalah consent. Tetapi benar ada problem lain yang harus kita atasi juga tapi dalam pandangan kami, itu mestinya mendengar setting sosial dan edukasi bukan delik," sambungnya Taufan.


Taufan menilai bahwa sebenarnya Permendikbud 30 ini memang dibutuhkan sebagai bentuk perlindungan negara kepada masyarakat.


"Permendikbud ini terlepas dari banyak kontroversinya, saya kira sangat dibutuhkan dalam rangka kehadiran negara untuk memberikan perlindungan itu. Sekaligus semangatnya juga melindungi dan menolong korban," kata dia.


Namun, ia berpandangan Permendikbud ini harus lebih diperjelas. Misalnya seperti bagaimana koordinasi dengan pihak kepolisian jika masuk dalam delik aduan.


"Tapi perlu ada detail-detail yang lebih jelas termasuk bagian tugasnya jika ini sudah masuk ranah pidana seperti apa koordinasi dengan kepolisian," tutupnya.

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama